phaus – Wacana menghadirkan Jokowi sebagai saksi sidang kuota haji kembali menguat setelah nama Presiden ke-7 RI itu muncul dalam kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, tim penasihat hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas belum memastikan apakah langkah tersebut benar-benar akan ditempuh.
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, mengatakan pihaknya masih akan melihat perkembangan persidangan. Pernyataan itu disampaikan setelah mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan keterangan pada Kamis, 24 September 2026.
Nama Jokowi menjadi perhatian karena Hilman mengatakan bahwa Yaqut pernah menyampaikan adanya arahan Presiden terkait opsi pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Namun, Hilman tidak menyatakan bahwa ia mendengar arahan tersebut secara langsung dari Jokowi.
Karena itu, persoalan mengenai siapa yang mengetahui langsung proses pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang kini muncul di persidangan.
Tim hukum Yaqut belum mengambil keputusan final mengenai rencana menghadirkan Jokowi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut, Mellisa Anggraini menjawab bahwa pihaknya masih ingin melihat perkembangan persidangan terlebih dahulu. Dengan demikian, hingga Kamis malam, belum ada kepastian bahwa tim Yaqut telah mengajukan permintaan resmi agar Jokowi hadir sebagai saksi.
Meski demikian, Mellisa menilai keterangan mengenai arahan Presiden relevan dengan pembelaan Yaqut. Tim hukum mengaitkannya dengan latar belakang pengambilan kebijakan pembagian kuota haji tambahan.
Menurut versi tim hukum Yaqut, pembahasan tersebut berhubungan dengan evaluasi penyelenggaraan haji serta pertimbangan mengenai keselamatan jemaah.
Namun, seluruh dalil dari pihak terdakwa tetap harus diuji bersama keterangan saksi, dokumen, bukti elektronik, serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.
Pembicaraan mengenai Jokowi saksi sidang kuota haji menguat setelah Hilman Latief memberikan kesaksian.
Di hadapan majelis hakim, Hilman menjelaskan percakapannya dengan Yaqut menjelang rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada November 2023. Menurut Hilman, Yaqut menyampaikan opsi pembagian tambahan kuota dengan komposisi 50:50 dan menyebutnya sebagai arahan Presiden.
Majelis hakim kemudian meminta Hilman menjelaskan siapa Presiden yang dimaksud.
Hilman menyebut nama Joko Widodo. Namun, informasi mengenai arahan tersebut ia dapatkan melalui Yaqut, bukan dari percakapan langsung dengan Jokowi.
Poin ini penting karena menunjukkan batas pengetahuan saksi.
Dalam proses pembuktian, pengadilan perlu membedakan fakta yang diketahui langsung oleh seorang saksi dengan informasi yang ia terima dari orang lain.
Hilman juga mengatakan bahwa dirinya sempat mempertanyakan opsi pembagian 50:50.
Sebab, Panitia Kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama sebelumnya telah membahas komposisi kuota dengan skema 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus. Hilman menyebut perubahan tersebut perlu kembali dibicarakan bersama DPR.
Pada periode yang menjadi pokok perkara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui regulasi berikutnya, termasuk UU Nomor 14 Tahun 2025.
Karena perkara yang disidangkan berkaitan dengan kebijakan 2023-2024, konteks aturan yang berlaku ketika keputusan dibuat menjadi salah satu bagian yang relevan untuk dipahami.
Perkara ini berawal dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang untuk Indonesia.
Tambahan tersebut diperoleh setelah pertemuan pemerintah Indonesia dengan pihak Arab Saudi pada 2023. Dalam persidangan, proses mendapatkan serta membagi kuota tambahan itu menjadi salah satu topik utama yang terus diperiksa.
Persoalan kemudian muncul ketika kuota tambahan dibagi dengan skema berbeda dari komposisi umum yang saat itu digunakan untuk haji reguler dan khusus.
Jaksa KPK mendalami bagaimana keputusan pembagian tersebut muncul, siapa yang terlibat, dan bagaimana pelaksanaannya pada penyelenggaraan haji 2024.
Di sisi lain, pihak terdakwa menyampaikan argumentasi mengenai kondisi penyelenggaraan haji, waktu persiapan, serta alasan kebijakan yang menurut mereka perlu dipertimbangkan secara utuh.
Karena itu, persidangan menjadi tempat bagi kedua sisi untuk menguji masing-masing konstruksi melalui bukti dan keterangan saksi.
Menurut tim hukum Yaqut, keterangan Jokowi dianggap berkaitan dengan asal-usul pembahasan skema 50:50.
Mellisa menyebut proses tersebut bermula dari pembicaraan mengenai evaluasi penyelenggaraan haji. Tim hukum mengatakan ada pertemuan antara Yaqut dan Jokowi pada 27 November 2023 sebelum persoalan pembagian kuota dibahas lebih lanjut.
Versi tersebut sejalan dengan kesaksian Hilman bahwa Yaqut datang menjelang rapat kerja DPR dan menyampaikan adanya arahan Presiden mengenai opsi 50:50.
Namun, keterangan tersebut tetap merupakan bagian dari materi pembelaan dan kesaksian di pengadilan.
Majelis hakim nantinya akan menilai bobot keterangan itu bersama seluruh bukti lain yang muncul selama proses persidangan.
Wacana menghadirkan Jokowi bukan pertama kali muncul dalam perkara ini.
Pada 10 September 2026, tim hukum mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex telah meminta majelis hakim agar menghadirkan Jokowi. Mereka menilai mantan Presiden tersebut mengetahui proses pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang menghasilkan tambahan kuota haji.
Permintaan itu kemudian mendapat respons dari KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan melihat pandangan majelis hakim serta perkembangan persidangan. KPK tidak langsung memastikan apakah Jokowi akan dihadirkan.
Menurut KPK, saksi dihadirkan untuk membantu proses pembuktian perkara.
Karena itu, keputusan mengenai kebutuhan menghadirkan seseorang sebagai saksi akan berkaitan dengan perkembangan fakta dan kebutuhan pembuktian di persidangan.
Meski namanya berkali-kali disebut, status Jokowi sebagai saksi sidang kuota haji belum dapat dianggap pasti.
Tim hukum Yaqut baru membuka kemungkinan untuk mempertimbangkannya. Sementara itu, permintaan dari kubu Gus Alex sebelumnya juga belum otomatis membuat Jokowi hadir di persidangan.
Majelis hakim memiliki peran dalam menentukan relevansi keterangan saksi terhadap pembuktian perkara.
Selain itu, jaksa dan masing-masing tim penasihat hukum juga dapat mengajukan saksi sesuai strategi pembuktian mereka.
Oleh sebab itu, perkembangan sidang berikutnya akan menentukan apakah keterangan langsung dari Jokowi dinilai perlu.
KPK membawa empat terdakwa ke persidangan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024.
Mereka adalah:
Keempatnya mulai menjalani persidangan pada Agustus 2026.
Jaksa mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar. Angka tersebut merupakan bagian dari dakwaan jaksa dan masih harus dibuktikan melalui proses persidangan hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Status terdakwa tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah.
Penentuan kesalahan tetap berada pada majelis hakim berdasarkan alat bukti serta fakta yang diuji di persidangan.
Salah satu titik penting perkara adalah perbedaan antara skema 92:8 dengan pembagian tambahan kuota secara 50:50.
Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 64 ayat (2) menyatakan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu konteks hukum dalam pembahasan komposisi haji reguler dan khusus pada saat itu.
Namun, pihak terdakwa berargumentasi bahwa tambahan kuota memiliki karakter dan kondisi pelaksanaan tersendiri.
Sementara itu, jaksa mendalami apakah pembagian tambahan tersebut sesuai aturan dan bagaimana dampak kebijakan itu terhadap pengelolaan kuota.
Perbedaan penafsiran serta rangkaian pengambilan keputusan tersebut akan dinilai melalui persidangan.
Jika Jokowi pada akhirnya hadir, keterangannya berpotensi menjelaskan hal-hal yang memang ia ketahui secara langsung mengenai pembahasan tambahan kuota.
Hal itu berbeda dengan Hilman, yang secara terbuka menjelaskan bahwa informasi mengenai arahan Presiden ia terima dari Yaqut.
Meski demikian, apakah keterangan tambahan itu benar-benar diperlukan tetap menjadi bagian dari proses hukum dan penilaian pengadilan.
Pengadilan juga dapat menggunakan dokumen, notulen rapat, komunikasi resmi, keputusan pemerintah, dan bukti lain untuk memeriksa kronologi kebijakan.
Perkara kuota haji memiliki jumlah saksi yang besar.
KPK sebelumnya menyebut lebih dari 300 orang direncanakan masuk dalam daftar saksi jaksa pada rangkaian persidangan. Karena itu, proses pembuktian diperkirakan melibatkan banyak pejabat, mantan pejabat, pelaku usaha, serta pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji.
Setiap saksi dapat memberikan potongan informasi mengenai tahap yang berbeda.
Ada saksi yang mengetahui proses diplomasi penambahan kuota, pembahasan di Kementerian Agama, mekanisme pengisian kuota, hingga hubungan dengan penyelenggara ibadah haji khusus.
Karena kompleksitas tersebut, satu kesaksian tidak dapat berdiri sendiri sebagai kesimpulan akhir perkara.
Munculnya nama pejabat atau mantan pejabat dalam persidangan tidak otomatis menunjukkan keterlibatan pidana.
Kesaksian Hilman mengenai arahan Presiden saat ini merupakan fakta bahwa pernyataan tersebut disampaikan di dalam persidangan. Benar atau tidaknya substansi yang ia dengar, serta arti hukumnya terhadap perkara, tetap harus diuji.
Begitu pula dengan argumentasi dari tim hukum Yaqut.
Pernyataan mengenai alasan keselamatan jemaah merupakan posisi pembelaan yang nantinya dibandingkan dengan dakwaan, bukti, dan kesaksian pihak lain.
Prinsip kehati-hatian ini penting agar publik tidak mencampuradukkan keterangan saksi, argumentasi pengacara, dakwaan jaksa, dan putusan hakim.
Sidang perkara kuota haji akan terus memasuki tahap pemeriksaan saksi.
Tim hukum Yaqut masih dapat menentukan apakah akan meminta Jokowi hadir setelah melihat perkembangan kesaksian berikutnya.
Jika permintaan itu diajukan, majelis hakim dan para pihak akan menilai relevansi keterangannya terhadap perkara.
Sementara itu, jaksa KPK juga dapat mengambil sikap berdasarkan kebutuhan pembuktian dan arahan pengadilan.
Dengan demikian, posisi Jokowi saksi sidang kuota haji saat ini masih berada pada tahap kemungkinan, bukan keputusan final.
Wacana menghadirkan Jokowi sebagai saksi sidang kuota haji kembali mencuat setelah mantan Dirjen PHU Hilman Latief menyebut bahwa Yaqut pernah menyampaikan adanya arahan Presiden mengenai opsi pembagian kuota tambahan 50:50.
Hilman menjelaskan informasi tersebut ia peroleh dari Yaqut, bukan langsung dari Jokowi. Tim hukum Yaqut kemudian membuka kemungkinan untuk menghadirkan mantan Presiden, tetapi belum mengambil keputusan final.
Sebelumnya, tim hukum Gus Alex juga telah meminta Jokowi dihadirkan karena menilai keterangannya berkaitan dengan asal-usul tambahan 20.000 kuota haji. KPK menyatakan akan mengikuti perkembangan persidangan dan pandangan majelis hakim.
phaus - Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 kembali menemukan perkembangan penting. Tim SAR…
phaus - KPK geledah rumah Lampri di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Kamis, 24 September…
phaus - Harapan damai AS Iran kembali muncul setelah kedua negara mengumumkan kemajuan penting dalam…
phaus - Ketika lembaga negara kehilangan netralitasnya, kekuasaan tidak lagi melayani warga negara. Sebaliknya, kelompok…